Survei Porec: 88,5% Publik Menilai Program MBG Lebih Menguntungkan bagi Elite
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintah, kini menghadapi tantangan besar dalam hal kepercayaan publik. Survei yang dilakukan oleh Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 mengungkapkan bahwa masyarakat secara mayoritas beranggapan bahwa program ini lebih menguntungkan kalangan elite dibandingkan dengan penerima manfaat yang seharusnya, yaitu anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.
Hasil Survei yang Menggugah
Dalam survei yang melibatkan 1.168 responden, terungkap bahwa 88,5% dari mereka berkeyakinan bahwa manfaat dari program MBG lebih banyak mengalir kepada elite politik dan pengelola dapur, sementara hanya 6,5% yang merasa bahwa anak-anak serta keluarga benar-benar mendapatkan manfaat yang signifikan.
Lebih mendetail, 44,5% responden menilai elite dan pejabat politik sebagai pihak yang paling diuntungkan, diikuti oleh 44,0% yang menyebut pengelola dan mitra dapur SPPG sebagai penerima keuntungan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas dalam distribusi manfaat program ini.
Pandangan Masyarakat terhadap Potensi Korupsi
Selain ketimpangan dalam manfaat, survei juga mencerminkan persepsi negatif yang tinggi terhadap pengelolaan program. Sebanyak 87% responden mengungkapkan kekhawatiran bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk dikorupsi, sebuah indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan mendalam terhadap penggunaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026.
Fakta ini semakin memperkuat temuan bahwa krisis kepercayaan terhadap program MBG bersifat struktural dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
Pengalaman Nyata dari Masyarakat
Sejumlah responden membagikan pengalaman pribadi mereka terkait program ini. Ada yang melaporkan bahwa anak-anak mereka hanya menerima makanan sederhana seperti roti, yang jelas jauh di bawah standar gizi yang dijanjikan oleh program tersebut.
Selain itu, terdapat juga laporan mengenai dugaan praktik mark-up, di mana bahan baku dibeli dengan harga grosir namun dilaporkan kepada pemerintah dengan harga eceran. Keluhan ini semakin diperparah dengan kurangnya transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan program.
Sikap Publik Terhadap Keberlanjutan Program
Dampak dari krisis kepercayaan ini terlihat jelas dalam sikap masyarakat terhadap keberlanjutan program MBG. Hanya sekitar 20% responden yang masih mendukung program ini dilanjutkan, sementara mayoritas masyarakat menyerukan evaluasi menyeluruh atau bahkan penghentian program dalam bentuk yang ada saat ini.
Data menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara ketidakpuasan masyarakat dengan keinginan untuk melakukan perubahan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasrah dengan keadaan, tetapi aktif berupaya melakukan perubahan.
Gerakan Kolektif dan Kesadaran Publik
Menariknya, meskipun ada ketidakpuasan yang mendalam, responden menunjukkan sikap proaktif. Sekitar 97,8% dari mereka memilih untuk mengambil tindakan, baik melalui media sosial, saluran resmi, maupun aksi kolektif seperti petisi dan advokasi.
Aksi kolektif menjadi pilihan utama, dengan 31,1% responden menyatakan keinginan untuk terlibat dalam gerakan berbasis komunitas. Ini menunjukkan bahwa kesadaran publik semakin terorganisir dan berpotensi menghasilkan perubahan yang signifikan.
Pemahaman Masalah yang Lebih Dalam
Porec menyimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh program MBG tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dan tata kelola yang kurang transparan. Model distribusi yang panjang menciptakan peluang untuk praktik rente, mulai dari pemotongan anggaran hingga penurunan kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat.
Rekomendasi untuk Perbaikan
Sebagai langkah perbaikan, Porec merekomendasikan agar dilakukan evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen. Selain itu, perubahan model pengelolaan berbasis komunitas juga dianggap perlu agar program ini dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Peningkatan transparansi dan pengawasan juga menjadi hal yang sangat penting. Program harus fokus pada kelompok masyarakat yang paling rentan agar anggaran yang besar dapat benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan.
